Sikap LMND Minahasa Terkait Perkebunan Kelelondey di Langowan

1 min read

Konflik Agraria

Tondano, PMKRITONDANO.OR.ID – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Minahasa menyikapi permasalahan perkebunan Kelelondey di Langowan Barat, Minahasa, Sulut.

LMND Minahasa menilai, pemerintah telah menyerahkan perkebunan Kelelondey kepada masyarakat sekitar. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224 Tahun 1961 dan Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria Nomor 30 Tahun 1964.

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, sertifikat hak milik warga yang diterbitkan Kantor Agraria adalah terkuat dari hak apapun. Dan merupakan bukti bahwa perkebunan Kelelondey bukan lagi tanah pemerintah,” ujar Ketua Umum LMND Minahasa, Johanes Gerung dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/5).

LMND Minahasa, kata Gerung menegaskan, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tanah yang dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kata dikuasai negara bukan negara memiliki tanah, tetapi pemerintah berwenang mengatur penggunaan tanah dan harus menggunakan tolak ukur kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya,” ujar Gerung.

LMND Minahasa pun mendukung perjuangan warga sekitar perkebunan Kelelondey untuk mempertahankan lahan perkebunannya.

“Menuntut pihak TNI Kodam XIII Merdeka untuk menghentikan setiap aktivitas dan angkat kaki dari perkebunan Kelelondey,” kata Gerung.

Lalu, menuntut kepada Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa untuk bersikap memihak rakyat dan mendukung perjuangan rakyat Kelelondey serta menjalankan semangat Reforma Agraria di perkebunan Kelelondey.

“Menyediakan perlindungan kepada masyarakat di sekitar perkebunan Kelelondey untuk menjalankan aktivitas berkebun yang bebas dari segala tekanan dan intimidasi pihak manapun,” jelas mantan Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unima itu.

Kemudian, LMND Minahasa menuntut Pemkab Minahasa memfasilitasi warga untuk kepengurusan surat-surat tanah dan Kodam XIII Merdeka mengganti kerugian lahan yang diambil dari masyarakat.

Ia menyatakan, LMND Minahasa berkomitmen mendukung upaya masyarakat untuk mempertahankan lahan Kelelondey. “Sedari awal permasalahan, kami telah melakukan berbagai upaya, mulai dari kampanye sampai turun langsung meninjau untuk advokasi,” jelas Gerung saat dikonfirmasi, Jumat (22/5/).

Menurut Gerung, komitmen itu akan dilanjutkan hingga seluruh lahan Kelelondey kembali kepada pemiliknya. “Dan tidak ada aktivitas TNI di sana (perkebunan Kelelondey). Makanya pengawalan warga akan kami masifkan, walaupun di tengah pandemi (Covid-19),” katanya.

Untuk diketahui, permasalahan perkebunan itu berawal dari dugaan pemasangan plang secara sepihak oleh Kodam XIII Merdeka di sekitar perkebunan Kelelondey beberapa waktu lalu. (rf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *