Puluhan Mahasiswa di Tondano Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law

58 sec read

Omnibus Law

Tondano, PMKRITONDANO.OR.ID – Puluhan Mahasiswa Universitas Negeri Manado menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, (16/7/2020).

Selain RUU Omnibus Law, ada beberapa tuntutan antara lain gratiskan biaya pendidikan selama Covid-19, sahkan RUU PKS dan RUU Masyarakat Adat, berikan hak tanah kepada petani Kelelondey di Langowan, cabut SK DO 4 mahasiswa UNKHAIR Ternate, boikot AICE, cabut UU Minerba, tolak PHK secara sepihak, gratiskan Rapid Test selama pandemi Covid-19, bubarkan BPJS, dan hentikan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi mahasiswa.

Yan Rumapar, salah satu massa aksi dalam orasinya mengatakan bahwa seharusnya dalam perancangan RUU jangan cuma menghadirkan para pengusaha-pengusaha, tetapi juga menghadirkan buruh.

“Permasalahanya adalah Undang-Undang dalam hal ini RUU Omnibus Law hanya dibuat, dihadiri pejabat-pejabat pengusaha yang kami inginkan adalah perlunya dihadirkan buruh sebagai penentu kemajuan investasi dalam hal ini perusahaan dan sebagainya. Karena buruh dijadikan ladang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan peraturan tentang masa depan buruh tidak dilibatkan,” ujarnya.

Dalam menanggapi beberapa tuntutan dari peserta unjuk rasa, Asisten Pemerintahan Kabupaten Minahasa, Denny Mangala mengatakan, aspirasi yang telah disampaikan bisa diberikan kepada Pemkab Minahasa untuk meneruskan kepada pemerintah pusat.

”Maka kami mengharapkan aspirasi yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan kepada pemerintah kabupaten agar diteruskan ke pemerintah pusat karena ini ranahnya pemerintah pusat,” tuturnya.

Kordinator Lapangan (Korlap) Stefanus Goni berharap, semoga tuntutan yang sudah disampaikan dalam aksi unjuk rasa itu benar-benar diteruskan daerah ke pusat.

“Dari saya berharap apa yang menjadi tuntutan dari para demonstran tadi benar-benar diteruskan oleh pemerintah daerah ke pusat dan juga masalah UKT di Unima dalam hal administrasi yang menyangkut soal surat keterangan terdampak Covid-19, sehingga para mahasiswa lebih mudah mengurus pengurangan UKT,” pungkasnya. (ct)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *